Berita

Meski tadisi, hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dari pihak yang memiliki konflik kepentingan tergolong gratifikasi ilegal dan tindak pidana korupsi. Pegawai negeri dan penyelenggara negara tidak boleh menggunakan fasilitas intansi untuk kepentingan pribadi seperti mudik atau liburan saat hari raya. Serta dilarang keras mengambil keuntungan dengan meminta gratifikasi yang mengatasnamakan intansi

SOP-36-Penanganan-Pelaporan-Pengaduan-WBS-Dugaan-TiPIKORDownload SOP Penanganan Pelaporan Pengaduan (whistleblowing system) dugaan tindakan korupsi

Selamat memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 27 Rajab 1446 H. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah Allah SWT.

Sistem Informasi Layanan Pengaduan Inspektorat Kota Pasuruan. sampaikan dugaan tindak pidana korupsi melalui website, email, whatsapp, atau dengan pengaduan langsung ke inspektorat kota pasuruan.

PEDOMAN UMUM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KOORDINASI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR ( PPID PEMBANTU ) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang –Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 …

Visi PPID Terwujudnya layanan informasi dan dokumentasi dengan dukungan TIK guna mencapai tata kelola pemeritahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab Misi PPID Terwujudnya layanan informasi yang tepat waktu Meningkatnya Kapasitas Layanan Publik baik secara langsung maupun elektronik Meningkatnya kompetensi SDM pengelolaan dan layanan berbasis teknologi informasi

DAFTAR DI SINI

DAFTAR DI SINI